Cancel
Login
logo mahkamah agung website ramah difable
Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Mempawah
logo mahkamah agung website ramah difable
Rapat Koordinasi Bulan Januari 2018 Pada Pengadilan Negeri Mempawah
25 Januari 2018
Lebih lanjut
Open Meeting Audit Internal Surveillance Smt. I Tahun ke-2 Akreditasi PMPN Pada Pengadilan Negeri Mempawah
23 Januari 2018
Lebih lanjut
Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Mempawah
16 Januari 2018
Lebih lanjut
Pengantar Alih Tugas & Purnabakti Pada Pengadilan Negeri Mempawah
12 Januari 2018
Lebih lanjut
Pengambilan Sumpah Jabatan & Pelantikan Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana Pada Pengadilan Negeri Mempawah
12 Januari 2018
Lebih lanjut
Silahturahmi dari Gakkumdu Pada Pengadilan Negeri Mempawah
9 Januari 2018
Lebih lanjut
Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2018 Pada Pengadilan Negeri Mempawah 
2 Januari 2018
Lebih lanjut

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Mempawah

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Direktori Putusan
Perpustakaan Online
Siwas Mahkamah Agung
LPSE Mahkamah Agung
JDIH Mahkamah Agung
 

Pengumuman

Daftar Peserta Lulus Seleksi PPNPN Pengadilan Negeri Mempawah

 

Hasil Tes Tertulis Seleksi PPNPN

 

Daftar Nama Peserta Lulus Seleksi Administrasi Calon PPNPN

 

Lowongan Pekerjaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Negeri Mempawah

 

Pengumuman Pertama Lelang E-Conventional Auction Lisan Dengan Kehadiran Peserta Lelang

 

Pengambilan Sisa Panjar Ongkos Perkara (POP) Perkara Perdata

 

Data Sidang Tilang

 

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut
 

 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas